Guru Dimiskinkan, Anggaran Dihabiskan: Potret Gagalnya Prioritas Negara Kapitalistik

TanahRibathMedia.Com—Dilansir dari KhilafahNews (23-6-2026), nasib guru, khususnya guru honorer, masih menjadi ironi yang menyakitkan. Di berbagai daerah, banyak guru hidup dalam kesulitan ekonomi. Mereka memikul amanah mencerdaskan generasi bangsa, tetapi penghasilannya sering kali jauh dari kata layak. Tak heran, muncul sindiran bahwa yang paling banyak dilatih dari seorang guru bukanlah profesionalitasnya, melainkan kesabarannya.

Di sisi lain, pemerintah terus menggelontorkan anggaran besar untuk berbagai program dan proyek. Ketika triliunan rupiah dapat dialokasikan untuk beragam agenda negara, publik pun mempertanyakan mengapa kesejahteraan guru belum menjadi prioritas utama. Padahal kualitas pendidikan sangat bergantung pada kualitas dan kesejahteraan tenaga pendidiknya. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar keterbatasan anggaran. Masalah sesungguhnya terletak pada paradigma pembangunan yang diterapkan negara. Dalam sistem sekuler-kapitalistik, kebijakan ditentukan berdasarkan pertimbangan ekonomi dan kepentingan politik, bukan atas dasar kewajiban negara dalam mengurus kebutuhan rakyat.

Akibatnya, sektor pendidikan sering dipandang sebagai beban anggaran, bukan investasi strategis untuk membangun peradaban. Guru dihargai sebatas faktor produksi dalam sistem pendidikan, bukan sebagai pilar utama pembentuk generasi. Ketika orientasi pembangunan bertumpu pada pertumbuhan ekonomi dan proyek-proyek yang dianggap menghasilkan keuntungan politik maupun finansial, kesejahteraan guru kerap terpinggirkan.

Kapitalisme juga melahirkan ketimpangan alokasi anggaran. Dana negara lebih banyak terserap untuk kepentingan birokrasi, proyek pembangunan, atau sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sementara kebutuhan mendasar, termasuk kesejahteraan guru, sering kali hanya memperoleh perhatian terbatas. Padahal guru memiliki peran yang sangat vital. Dari tangan merekalah lahir generasi yang kelak memimpin masyarakat. Mengabaikan kesejahteraan guru sama saja dengan mengabaikan masa depan bangsa.

Islam memandang pendidikan sebagai kebutuhan pokok masyarakat yang wajib dijamin negara. Karena itu, negara bertanggung jawab menyediakan sistem pendidikan berkualitas sekaligus memastikan kesejahteraan para pendidik. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Imam adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa negara wajib mengurus seluruh kebutuhan rakyat, termasuk pendidikan dan para tenaga pendidiknya.

Islam juga memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang-orang berilmu. Allah Swt. berfirman:

"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." (TQS. Al-Mujadilah: 11)

Karena itu, dalam sistem Islam, guru tidak dibiarkan hidup dalam kesulitan ekonomi. Negara menyediakan gaji yang layak dari Baitul Mal agar mereka dapat menjalankan tugas pendidikan secara optimal tanpa dibebani persoalan pemenuhan kebutuhan hidup. Sumber pembiayaan negara diperoleh dari pengelolaan harta milik umum, seperti tambang, minyak, gas, hutan, dan berbagai sumber daya alam yang hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat. Dengan pengelolaan yang sesuai syariat, negara memiliki kemampuan untuk membiayai pendidikan secara memadai tanpa membebani masyarakat.

Realitas guru yang hidup serba kekurangan di tengah besarnya anggaran negara menunjukkan kegagalan prioritas dalam sistem sekuler-kapitalistik. Selama pendidikan tidak ditempatkan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dijamin negara, persoalan kesejahteraan guru akan terus berulang. Islam menawarkan solusi mendasar melalui penerapan syariat secara kaffah, yang menempatkan pendidikan sebagai tanggung jawab negara dan guru sebagai aset strategis yang wajib dimuliakan serta disejahterakan.