Rupiah Melemah, Rakyat Makin Resah

TanahRibathMedia.Com—Nilai tukar rupiah terhadap dolar terus melemah pada level Rp17.592–Rp17.600 per dolar AS (BBC, 16-5-2026). Bukan sekadar angka di layar bursa saja, pelemahan rupiah adalah berita buruk yang langsung terasa di dapur, di SPBU, dan di toko sembako. Harga-harga bahan baku merangkak naik, energi semakin mahal, dan daya beli rakyat semakin tergerus hari demi hari.

Di Pati Jawa Tengah, ribuan nelayan turun ke jalan dan menggeruduk kantor bupati. Harga BBM solar nonsubsidi melonjak hingga empat kali lipat, mencapai Rp30.000 hingga Rp40.000 per liter. Delapan puluh persen nelayan di Pati tidak lagi bisa melaut. "Kami lumpuh total," teriak salah satu orator dari atas truk (detikJateng, 4-5-2026). Sementara itu, jeratan pinjaman online semakin mencekik. OJK mencatat total outstanding pinjaman online warga Indonesia mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026, tumbuh 25,52 persen secara tahunan (Bisnis.com, 3-3-2026). Angka itu adalah cermin betapa banyak rakyat yang terpaksa berutang demi bertahan hidup.

Di tengah semua itu, pemerintah menyatakan kondisi masih aman terkendali. Bahkan Presiden Prabowo sempat menyebut bahwa rakyat di desa tidak memakai dolar, menjadi sebuah pernyataan yang terasa jauh dari realita para nelayan yang tidak bisa membeli solar, ibu rumah tangga yang menghitung ulang belanjaan, dan buruh yang upahnya tidak bergerak sementara harga-harga terus naik.

Akar dari semua ini bukan sekadar soal perang AS-Iran yang mengguncang pasar global dan memperlemah rupiah. Krisis ini memperlihatkan wajah asli sebuah sistem ekonomi yang rapuh karena bergantung pada dolar, tunduk pada pasar internasional, dan tidak memiliki mekanisme pelindung yang memadai bagi rakyatnya. Ketika konstelasi politik global bergejolak, ekonomi domestik langsung terguncang. Rakyat kecillah yang selalu menjadi penyerap pertama dari setiap guncangan itu.

Ketidakpekaan pemerintah bukan hanya soal pernyataan yang terasa asing dari realita. Ketidakpekaan itu tecermin dalam kebijakan seperti utang negara terus melambung, subsidi digerus, dan tidak ada keberpihakan nyata untuk meringankan beban masyarakat yang kian terjepit. Rakyat pada akhirnya menanggung sendiri beban yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara.

Islam menawarkan fondasi yang berbeda secara mendasar. Sistem ekonomi Islam membangun kestabilan dari dalam, bukan dari ketergantungan pada mata uang asing. Emas dan perak sebagai basis uang dalam sistem Islam tidak mudah dimainkan oleh spekulasi pasar global. Nilai tukar berbasis komoditas nyata, bukan sekadar kepercayaan yang bisa runtuh sewaktu-waktu (Taqiyuddin an-Nabhani, Nidzamul Iqtishadi fil Islam).

Lebih dari itu, negara dalam Islam memiliki kewajiban aktif menjaga stabilitas harga melalui mekanisme syariat dengan adanya larangan riba yang memutus rantai spekulasi keuangan, jaminan distribusi yang memastikan kebutuhan pokok terjangkau, dan pengaturan kepemilikan yang mencegah penguasaan sumber daya oleh segelintir pihak. Stabilitas harga bukan diserahkan kepada mekanisme pasar, melainkan tanggung jawab negara.

Seorang pemimpin dalam Islam adalah ra'in sekaligus junnah, yakni pengurus sekaligus pelindung rakyatnya. Pemimpin semacam itu tidak akan menyebut kesengsaraan rakyat sebagai kondisi aman. Pemimpin semacam itu turun langsung, merasakan denyut kehidupan nyata, dan mengambil kebijakan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan berdasarkan laporan statistik yang terasa asing dari kenyataan di lapangan.