Jumlah Dokter Kandungan Berlebih, Namun AKI Tinggi

TanahRibathMedia.Com—Indonesia memiliki kekayaan alam bernilai triliunan rupiah, tetapi di sejumlah daerah yang kaya sumber daya, akses kesehatan masih menjadi persoalan serius. Tragedi meninggalnya seorang ibu hamil berusia 31 tahun dalam perjalanan untuk melahirkan di Jayapura, Papua, pada akhir 2025 menjadi bukti nyata ketimpangan tersebut. Sebelum meninggal, ia dilaporkan ditolak di beberapa rumah sakit karena persoalan rujukan yang tidak terkoordinasi, keterbatasan ruang perawatan, serta tidak tersedianya dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa lemahnya akses layanan kesehatan dan sistem rujukan di daerah masih menyisakan pekerjaan besar yang harus segera dituntaskan (Kompas.com, 4-6-2026).

Angka kematian ibu (AKI) Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, padahal jumlah dokter kandungan secara nasional tergolong surplus. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan sekadar jumlah tenaga medis, melainkan distribusi layanan kesehatan yang tidak merata. Kebanyakan dokter kandungan terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah terpencil dan wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) masih kekurangan tenaga kesehatan. Perbedaan fasilitas, sarana pendukung, dan tingkat kesejahteraan membuat tenaga medis lebih banyak memilih bertugas di perkotaan. Akibatnya, masyarakat di daerah harus menghadapi risiko yang lebih besar untuk memperoleh layanan kesehatan yang layak.

Upaya pemerataan melalui program WKDS (Wajib Kerja Dokter Spesialis) juga menghadapi berbagai hambatan. Selain adanya pandangan yang menganggap program tersebut bertentangan dengan HAM, negara juga belum optimal menjamin kesejahteraan dan fasilitas bagi dokter yang bertugas di daerah terpencil. Sementara itu, peralatan medis modern masih banyak terkonsentrasi di kota-kota besar. Akibatnya, ketimpangan layanan kesehatan terus berlangsung dan masyarakat di daerah tertinggal tetap menjadi pihak yang paling dirugikan.

Persoalan ini tidak bisa dilepaskan dari cara sistem kapitalisme memandang layanan kesehatan. Dalam sistem ini, kesehatan lebih diposisikan sebagai komoditas yang memiliki nilai ekonomi daripada hak dasar yang wajib dijamin negara. Akibatnya, orientasi pelayanan kesehatan bergeser dari melayani kebutuhan rakyat menjadi mengejar efisiensi, investasi, dan keuntungan. Tidak mengherankan jika fasilitas kesehatan, tenaga medis spesialis, dan sarana penunjang lebih banyak terkonsentrasi di wilayah yang dianggap menjanjikan secara ekonomi, sementara daerah terpencil terus mengalami keterbatasan layanan. Padahal, tingginya angka kematian ibu menunjukkan bahwa persoalan kesehatan bukan sekadar masalah medis, melainkan cerminan kegagalan negara dalam melindungi nyawa rakyat.

Distribusi dokter kandungan yang tidak merata memang menjadi salah satu faktor tingginya AKI. Namun, akar persoalannya lebih mendasar, yakni kegagalan negara mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan infrastruktur kesehatan hingga ke seluruh pelosok negeri. Akibatnya, tenaga kesehatan, rumah sakit, dan fasilitas medis menumpuk di kota-kota besar, sementara masyarakat di daerah harus berjuang lebih keras untuk memperoleh layanan kesehatan yang menjadi hak mereka.

Islam memandang kesehatan sebagai hak rakyat sekaligus tanggung jawab negara. Karena itu, negara wajib menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, berkualitas, dan merata bagi seluruh rakyat. Dalam sistem Khilafah, negara tidak hanya menyediakan rumah sakit, tenaga kesehatan, dan obat-obatan, tetapi juga memastikan seluruh layanan tersebut terdistribusi hingga ke daerah terpencil dan perbatasan. Tidak boleh ada satu pun wilayah yang dibiarkan kekurangan dokter, bidan, perawat, maupun fasilitas kesehatan hanya karena letak geografisnya.

Selain itu, negara membangun infrastruktur pendukung seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi yang memadai agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan dengan cepat. Seluruh pembiayaan kesehatan ditanggung oleh negara melalui Baitulmal sehingga rakyat dapat memperoleh layanan kesehatan secara gratis tanpa dibebani biaya yang memberatkan.

Melalui mekanisme ini, negara berfungsi sebagai raa'in (pengurus rakyat) yang bertanggung jawab memastikan setiap warga memperoleh layanan kesehatan yang layak. Dengan demikian, persoalan tingginya angka kematian ibu tidak diselesaikan hanya dengan menambah jumlah dokter, tetapi melalui sistem yang menjamin pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh rakyat. Hanya dengan cara itulah setiap ibu dapat memperoleh layanan kesehatan yang aman tanpa harus mempertaruhkan nyawanya.