Tunjangan DPR Melangit, Rakyat Menjerit

TanahRibathMedia.Com—DPR lagi-lagi menjadi sorotan. Di tengah krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia, mereka kembali mendulang kontroversi yang menyebabkan demonstrasi besar-besaran di gedung DPR RI pada tanggal 25 Agustus lalu, yang memicu aksi-aksi di kota-kota lain seperti Bandung, Makassar,Jogjakata, Surabaya, Kuningan, Pontianak, Solo, Tegal, dan lainnya.

Aksi massa tersebut berawal dari pernyataan wakil ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang mengatakan bahwa anggotanya akan memperoleh tunjangan perumahan yang jumlahnya 50 juta per bulan (kompas.com, 26-8-2025). Tidak sampai di situ, menurut wakil ketua DPR Adies Kadir, mereka juga mendapatkan kenaikan tunjangan beras, dari Rp 10 juta per bulan menjadi Rp 12 per bulan. Tunjangan bensin juga naik menjadi Rp 7 juta per bulan, dari sebelumnya Rp 4-5 juta per bulan (tempo.com, 28-8-2025). Total pendapatan mereka bisa mencapai Rp 230 juta per bulan atau sekitar Rp 2,8 milyar per tahun (kompas.com, 26-8-2025). 

Jika dibandingkan dengan upah minimum DKI Jakarta sebesar Rp. 5,39 juta per bulan, pendapatan anggota DPR mencapai 42x lipat. Dan bila di bandingkan dengan upah minimum pekerja di Banjarnegara Jawa Tengah yang hanya Rp. 2,17 juta per bulan, selisihnya mencapai 105x lipat (tempo.com, 26-8-2025).

Kenaikan berbagai tunjangan DPR ini sungguh sangat kontras dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang berada dalam keterpurukan. Sementara di saat yang sama rakyat masih harus dibebani dengan pungutan demi pungutan yang entah untuk siapa peruntukannya. Tak heran, hal itu memantik ledakan emosi di banyak wilayah di Indonesia hingga berujung kericuhan yang membuat nyawa melayang. Antara rakyat dan aparat kepolisian saling beradu di jalanan. Sementara pihak-pihak yang seharusnya bertanggungjawab malah tidak menunjukan attitude dan itikad baik.

Sudah sering kita jumpai anggota dewan kerap bersikap arogan dan tidak mampu mengontrol perkataan, serta sering memamerkan kehidupan yang serba wah. Dalam bertugas, kinerjanya jauh dari harapan dan kebijakan yang dibuatpun tidak berpihak kepada rakyat yang diwakilinya. Hal tersebut disebabkan karena mereka menduduki jabatan tersebut bukan karena keahlian. Dalam demokrasi Indonesia, kita menganut sistem pemilu liberal yang memungkinkan calon dengan dana besar berpeluang jadi pemenang. Maka wajar, jika institusi tersebut dipenuhi oleh orang-orang yang bekerja tidak profesional.

Sungguh sistem demokrasi kapitalis telah mengubur rasa keadilan. Para wakil rakyat dan penguasanya sibuk berebut kekuasaan dan kekayaan, sementara rakyat dibiarkan bertarung sendirian.

Islam adalah agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Pemerintahan Islam berdiri di atas 13 pilar (al-rukn), yaitu Khalifah, Muawin Tafwidl, Muawin Tanfidz, Wali, Kadi/Qadhi, Amirul jihad, Perindustrian, Keamanan Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Baitul Mal, Departemen Penerangan, JIhaz Idari, dan Majelis Umat.

 

Dewan umat (Syura) secara terperinci bertugas memberikan pendapat kepada Khalifah, mengoreksi Khalifah dan penguasa, menampakan ketidaksukaan kepada para wali, dan memberikan pandangan tentang UU serta membatasi kandidat Khalifah.

Para anggota majelis umat dicukupi kebutuhannya sama seperti rakyat yang lainnya. Mereka bekerja semata-mata karena iman dan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. Islam melarang para pejabat menggunakan segala fasilitas negara dan uang rakyat untuk kepentingan pribadi. 

"Tiada seorang hamba yang diberi amanah rakyat oleh Allah, lalu ia tidak memeliharanya dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan padanya harumnya syurga.” (HR. Bukhari dalam kitab hukum bab: Orang yang diberi amanah kepemimpinan)

Contoh kesederhanaan pejabat di era Khulafaur Rasyidin bisa kita lihat dari sosok Salman Al-Farisi, seorang Persia dari keluarga kaya raya yang memeluk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah saw. Saat kekhalifahan Umar Bin Khathab ra. Ia diangkat menjadi walikota Madain dengan gaji lima ribu dirham, tetapi ia justru membagi-bagikan kepada rakyatnya. Salman lebih memilih hidup sederhana bahkan gamis yang dikenakan hanya sampai lututnya. Ia memilih bertahan hanya menggunakan satu dirham untuk mencukupi ia dan keluarganya, itupun ia dapatkan dengan keringatnya sendiri bukan dengan gajinya. Begitulah betapa zuhudnya pejabat negara dalam kepemimpinan Islam, yang bertolak belakang dengan pejabat masa kini yang gemar berfoya-foya, minim empati, dan serakah dalam memburu dunia.

Sudah saatnya kembali kepada hukum terbaik dari Allah Swt yang berlandaskan Al Quran dan As Sunnah yang mampu membentuk sistem pemerintahan yang adil dan sejahtera, serta membentuk karakter manusia dan pemimpin umat yang siap mengemban amanah dalam kehidupannya.