Stok Beras Melimpah, Harga Tetap Melambung; Ada Apa dengan Tata Kelola Pangan Kita?

TanahRibathMedia.Com—Pemerintah berulang kali optimistis bisa mencapai swasembada beras. Mereka mengklaim stok beras melimpah. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan sebaliknya. Seperti yang dilaporkan Detikcom pada 18 September 2025, harga beras masih tinggi di 214 daerah. Ironisnya, di saat harga melambung, Bulog justru mengalami "obesitas" karena tumpukan beras yang tidak tersalurkan. Situasi ini membuat beras Bulog rawan mengalami penurunan kualitas.

Langkah pemerintah untuk menstabilkan harga melalui beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) pun tidak efektif. Penyaluran beras SPHP tidak optimal, sementara di sisi lain, program bantuan pangan beras untuk rakyat miskin terancam dihapus. Anggarannya dialihkan ke beras SPHP, memaksa masyarakat miskin untuk membeli beras yang seharusnya bisa mereka dapatkan secara gratis.

Masalah harga beras yang terus tinggi bukanlah hal sederhana. Ini adalah masalah sistemis yang berhubungan dengan tata kelola perberasan nasional dari hulu hingga hilir. Praktik oligopoli dalam tata niaga beras berperan besar dalam menaikkan harga. Selama masalah ini tidak diselesaikan, harga beras akan tetap tinggi. Dalam sistem kapitalisme, negara hanya berfungsi sebagai regulator, bukan penjamin ketersediaan pangan rakyat. Negara hanya memastikan stok aman di gudang, padahal masalah utamanya ada pada distribusi yang buruk.

Dalam sistem ini, rakyat miskin menjadi korban. Mereka yang seharusnya dilindungi dengan bantuan pangan, justru diarahkan untuk membeli beras dengan kualitas yang juga banyak dikeluhkan.

Islam memandang pemimpin (al-imam) sebagai raa'in atau pengurus rakyat yang wajib memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Tidak hanya memastikan stok aman di gudang, tetapi juga menjamin beras sampai ke tangan konsumen dengan harga yang terjangkau.

Dalam Khilafah, jalur distribusi beras akan dibenahi secara total dari hulu hingga hilir, memastikan tidak ada praktik haram dan merusak, seperti oligopoli. Khilafah tidak hanya berfokus pada menjual beras, tetapi menjalankan solusi sistemis mulai dari produksi, penggilingan, hingga distribusi ke konsumen. Bagi masyarakat miskin, negara akan memberikan bantuan beras gratis. Anggaran untuk itu akan selalu tersedia dari baitulmal (kas negara).

Mengutip hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Al-Hakim:

Hadis ini menegaskan bahwa tugas negara adalah melindungi rakyatnya, termasuk dari ancaman kelaparan dan mahalnya harga pangan. Dalam Khilafah, swasembada beras dengan harga terjangkau akan terwujud, bukan cuma janji yang tidak kunjung terealisasi.