Kado Kemerdekaan: Gaji DPR Naik Selangit, Rakyat Kian Dihimpit

TanahRibathMedia.Com—Jagat media sosial kembali diramaikan dengan isu kenaikan gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang disebut-sebut mencapai Rp 100 juta per bulan. Kabar yang beredar ini sontak memicu perdebatan masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

Sejumlah video pun banyak mempertontonkan para pejabat berjoget-joget dikarenakan gaji mereka naik (Suara.com, 19-08-2025).

Puan Maharani yang menjabat sebagai ketua DPR-RI menegaskan bahwasanya tidak ada kenaikan gaji mencapai 100 juta sebulan seperti isu yang berkembang di masyarakat luas. Hanya saja ia menjelaskan bahwa saat ini anggota DPR periode 2024-2029 tidak lagi menerima fasilitas rumah jabatan melainkan diganti dengan uang tunjangan rumah.

Adapun daftar gaji pokok anggota dewan sebesar Rp 4.200.000 per bulan. Namun mereka mendapatkan tunjangan yang begitu besar mulai dari tunjangan untuk istri dan anak-anak, tunjangan jabatan, tunjangan beras, uang sidang, dan masih banyak lagi tunjangan lainnya yang ditotal secara keseluruhan mencapai 50 juta rupiah. Semua itu belum termasuk tunjangan untuk fasilitas rumah yang ditotal dengan gaji pokok mencapai 100 juta rupiah. 

Gaji yang fantastis untuk anggota dewan perwakilan rakyat yang notabene jauh mengurusi rakyatnya. Banyak berita pengaduan seperti masalah gaji guru yang belum cair, masalah lahan yang diambil paksa negara sering kali tidak digubris oleh kebanyakan anggota DPR tersebut. Sejatinya gaji yang begitu besar untuk seorang pengurus rakyat tidak sesuai dengan kinerjanya menyejahterakan rakyat.

Masyarakat sekarang ini semakin cerdas untuk tidak mempercayai lagi para anggota DPR dikarenakan anggota-anggota dewan tersebut harus membayar mahal untuk masuk parlemen tersebut sehingga mereka harus mengembalikan modal awal ketika mereka mencalonkan menjadi anggota DPR. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya ketika seseorang ingin masuk ke parlemen harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari itu ketika mereka sudah terpilih menjadi anggota dewan, mereka akan mengembalikan dana yang sudah mereka habiskan untuk kampanye pencalonan dirinya. Ketika gaji dan tunjangan semakin besar, mereka pun bereuforia menyambut kenaikan gaji yang fantastis. Alhasil hak rakyat bukan lagi menjadi prioritas dalam pekerjaan mereka.

Paham kapitalis sekularisme di dalam bernegara menjadi penyebab utama rusaknya para pemegang kekuasaan termasuk salah satunya anggota DPR. Para legislatif ini menjabat sebagai anggota DPR untuk keuntungan peribadi semata. Jargon membela hak-hak rakyat ketika mereka berkampanye sebelum menjadi anggota dewan hanyalah topeng semata untuk menutupi tujuan utama yang sebenarnya yaitu menguasai sumber daya alam di Indonesia dan memperkaya diri sendiri. Sejatinya mereka menjabat untuk memegang tampuk kekuasaan dan menyejahterakan dirinya dan keluarganya saja. Karena sistem kapitalis sekuler ini memahamkan bahwasanya yang paling banyak pemodal dialah yang menang dan berkuasa. Sistem ini menganggap agama hanya ritual semata sehingga di dalam kehidupan bernegara, aturan manusia yang diterapkan. Alhasil ketika aturan manusia diterapkan akan menghalalkan segala cara untuk kepentingan individu semata. Namun rakyat menjadi tumbal dari sistem ini karena demi kepentingan individu para oligarki, rakyat semakin tercekik, sengsara, dan semakin miskin.

Islam adalah agama sekaligus ideologi yang mengatur ibadah kepada Allah sekaligus mengatur seluruh kehidupan kita di dunia termasuk mengatur negara. Al Qur’an berisi tentang ibadah kepada Allah dan berisi undang-undang atau hukum agar berlangsung kehidupan umat manusia dengan aman dan sentosa.

Sanksi di dalam Islam bersifat zawajir yaitu efek jera didunia dan jawabir atau penebus dosa di akhirat. Maka dari itu pemerintah yang mengurusi rakyatnya tidak akan semena-mena terhadap rakyatnya dan sungguh-sungguh dalam mengurusi rakyatnya agar para pemegang tampuk kekuasaan tidak berdosa di akhirat kelak.

Ada beberapa hadis yang berhubungan dengan pengurusan rakyat, di antaranya adalah:

"Barangsiapa yang diamanahkan tanggung jawab untuk mengurusi umatku, lalu ia memudahkan urusan mereka maka mudahkanlah hidupnya." (HR. Muslim)

"Barangsiapa mempersulit urusan orang lain, maka Allah akan mempersulit urusannya di dunia dan akhirat." (Hadis diriwayatkan oleh beberapa ulama, termasuk At-Tirmidzi dan Abu Daud)

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Maka seharusnya para pemimpin di negeri ini layak merenungkan hadits-hadits tersebut agar tidak semena-mena terhadap rakyatnya dan menzalimi rakyatnya agar tidak dituntut di akhirat dengan ancaman neraka. Sebaliknya ketika mereka mengurusi rakyatnya dengan memiliki ketakwaan individu maka di akhirat kelak surga tempatnya. Para pemimpin yang mempunyai ketakwaan individu ini bisa terwujud dengan penerapan Daulah Islam Kaffah dalam naungan Khilafah agar terwujud pemimpin yang taat dan bijaksana sehingga rakyat benar-benar diurusi dan sejahtera dan yang pasti disayangi rakyatnya.