Makan Bergizi Gratis, Minus Selera

TanahRibathMedia.Com—Program makan bergizi gratis di sekolah adalah salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak Indonesia. Dengan anggaran hampir  mencapai Rp 420 triliun, menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan hingga Desember 2025, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 71 triliun untuk program andalan Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Semula program ini diharapkan dapat menjadi solusi atas masalah gizi buruk yang masih melanda sebagian besar wilayah di Indonesia. Namun, program ambisius ini menghadapi kendala serius: rendahnya minat siswa terhadap menu yang disediakan dan potensi penyalahgunaan anggaran.

Di beberapa daerah,  banyak ditemukan  keluhan siswa yang kurang berselera dengan menu yang disajikan. Ada siswa yang mengeluhkan rasa dan variasi makanan yang dianggap tidak enak atau monoton. Selain itu, ada pula orang tua siswa penerima Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),  mengeluhkan makanan yang dibagikan sudah beraroma tidak sedap dan diduga basi. (CNN Indonesia, 9-1-2025).

Padahal, keberhasilan program makan bergizi sangat bergantung pada penerimaan siswa terhadap makanan tersebut. Jika siswa enggan mengonsumsi makanan yang disediakan, maka tujuan program untuk meningkatkan gizi anak menjadi tidak tercapai.

Ironisnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan hasil laut, sayuran, dan bahan makanan segar lainnya. Dengan keanekaragaman hayati yang melimpah, seharusnya tidak sulit menyusun menu makanan yang bergizi sekaligus lezat. Namun, buruknya perencanaan dan eksekusi sering kali membuat potensi ini tidak dimanfaatkan secara optimal.

Dengan anggaran ratusan triliunan rupiah, program ini juga menjadi ladang subur bagi potensi penyalahgunaan. Kasus korupsi pada program-program serupa di masa lalu menjadi peringatan bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat dibutuhkan. 

Beberapa indikasi penyimpangan yang sering terjadi bisa melalui celah  pengadaan bahan makanan yang harganya di-markup, kualitas  makanan yang tidak sesuai standar gizi, penyalahgunaan dana untuk keperluan lain di luar program. Ketika dana besar ini tidak dikelola dengan baik, hasilnya tidak hanya mengecewakan tetapi juga membahayakan kesehatan siswa.

Selama ini, Indonesia memiliki potensi luar biasa untuk menjadi negara dengan anak-anak yang sehat dan cerdas. Namun, beberapa faktor akan memengaruhi program makan bergizi gratis ini tidak mencapai target. Sebabnya, perencanaan program sering kali dilakukan tanpa melibatkan ahli gizi atau pihak terkait, sehingga hasilnya tidak sesuai kebutuhan siswa.

Selain itu, faktor kurangnya edukasi gizi. Siswa dan orang tua sering kali tidak memahami pentingnya pola makan bergizi, sehingga program ini tidak mendapatkan dukungan penuh. Tidak kalah pentingnya dan ini yang membuat program gagal ketika birokrasi yang ada sangat lemah. Proses pengadaan yang rumit dan kurang transparan membuka peluang untuk penyalahgunaan anggaran.

Islam menetapkan bahwa pemimpin (khalifah) bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya. Rasulullah saw. bersabda, “Imam adalah pengurus, dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Prinsip ini menjadi dasar bagi sistem Islam untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh rakyat, termasuk pangan, sandang, dan papan. Dalam sistem Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga sebagai penyedia kebutuhan rakyat yang berkeadilan.

Islam memandang sumber daya alam, seperti tanah, air, dan hasil tambang, sebagai milik umum. Negara bertanggung jawab mengelola kekayaan ini untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir elit atau korporasi. Hasil pengelolaan ini digunakan untuk menyediakan kebutuhan pokok, termasuk makanan bergizi, secara gratis atau dengan harga yang sangat terjangkau.

Sebagai contoh, Indonesia dengan kekayaan lautnya dapat menyediakan ikan, rumput laut, dan sumber protein lainnya untuk memenuhi kebutuhan gizi rakyat. Sistem Islam akan memastikan hasil laut ini dikelola secara adil dan didistribusikan tanpa adanya monopoli atau eksploitasi.

Berbeda dengan sistem kapitalis yang sering kali memprioritaskan proyek-proyek komersial, Islam memprioritaskan anggaran negara untuk kebutuhan dasar rakyat. Negara bertanggung jawab memastikan distribusi pangan yang merata dan mencegah spekulasi harga yang dapat merugikan rakyat.

Sementara itu, distribusi kebutuhan pokok dilakukan secara langsung kepada rakyat, tanpa perantara yang dapat memotong anggaran. Negara bertindak sebagai penyedia utama dan mencegah praktik monopoli.

Pada masa Rasulullah saw. dan para khalifah setelahnya, pemenuhan kebutuhan dasar rakyat menjadi prioritas utama. Contoh keberhasilan terlihat pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana rakyat tidak hanya cukup pangan tetapi juga sejahtera secara keseluruhan. Pada masa itu kesulitan mencari mustahik zakat karena harta zakat yang melimpah tidak lagi dibutuhkan.

Sistem Islam adalah solusi tepat yang telah terbukti mampu memberikan kebutuhan pokok yang gratis dan menyehatkan bagi seluruh rakyatnya. Dengan pengelolaan kekayaan alam yang adil, sistem zakat yang efektif, dan pengawasan ketat terhadap para pemimpin, kesejahteraan rakyat dapat terwujud secara nyata.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan sumber daya alam, penerapan sistem Islam akan menjadi kunci untuk mengatasi masalah gizi buruk, kemiskinan, dan ketimpangan sosial. Islam bukan hanya agama, tetapi juga sistem kehidupan yang sempurna untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh manusia.