Wajibnya Aktivitas Politik

TanahRibathMedia.Com—Bicara politik dalam pemahaman sistem sekuler dengan sistem Islam sangatlah berbeda. Jika ada yang beranggapan bahwa demokrasi bagian dari Islam, bahkan berasal dari Islam. Sungguh sebuah kesalahan yang besar. Pasalnya, demokrasi bukanlah perkara cabang, melainkan hal pokok karena ada yang mendasar yang menjadi pembeda, yaitu menyangkut kedaulatan atau hak untuk membuat aturan hukum.

Di dalam sistem demokrasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Sementara itu, di dalam sistem Islam, kedaulatan harus berada pada hukum syarak. Artinya pembuatan aturan hukum harus merujuk pada aturan Allah Swt.  yang terdapat pada Al-Quran dan hadis Rasulullah saw. Jadi, ketika memaknai politik dalam Islam bukan sekadar urusan rakyat memilih pemimpin, adanya wakil rakyat atau parlemen.

Persoalan utama yang menjadi pembedanya adalah kedaulatan berada pada siapa? Rakyat, pemimpin negara atau hukum syarak. Selain itu, kaum muslim juga harus memiliki kepekaan politik. Misalnya, mampu membaca konstelasi politik global. Sebagaimana diungkapkan  Dr. H. Nurhilal Ahmad, M.Si pada acara open house di Aula RQ. Al Mughni, Tegalaren, Ligung, Ahad (10-11-2024). 

Beliau  menyampaikan pentingnya memahami konteks politik global dalam perkembangan sejarah dan pengaruh kekuatan dunia.  "Perubahan kekuasaan global tidak hanya dipengaruhi oleh politik lokal tetapi juga oleh kekuatan besar dunia," ungkapnya.

"Pada tahun 1961, kawasan Timur Tengah masih berada dalam kendali Inggris, namun seiring berjalannya waktu, peta politik dunia mengalami pergeseran, di mana Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan,"  jelas Dr. Nurhilal.

Menurutnya, pemahaman akan dinamika politik internasional sangat diperlukan bagi generasi saat ini agar mampu membaca arah kebijakan global yang berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya.

Acara  open house kali ini dihadiri oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, tokoh masyarakat, hingga kalangan pengusaha  yang antusias mendengarkan bagaimana memahami kewajiban berpolitik dalam sudut pandang Islam dikaitkan dengan konstelasi perpolitikan internasional. 

Salah satu contoh isu politik terbaru adalah  berita kemenangan Donald Trump atas pesaingnya Harris Kamala  pada Pilpres Amerika Serikat 2024. Menurut Ustaz Nurhilal, hal yang wajar jika siapapun yang terpilih tidak akan memengaruhi sikap politik Amerika Serikat terhadap nasib kaum muslim. Pasalnya, sistem sekuler memiliki aturan tersendiri yang tidak akan sama dengan Islam.

Oleh karena itu, berpolitik adalah kewajiban bagi setiap muslim, karena Islam memandang politik sebagai upaya memperhatikan dan mengatur urusan umat sesuai dengan hukum dan aturan Allah Swt. Hal ini mencakup tanggung jawab dalam menciptakan keadilan, melindungi hak-hak umat, serta menjalankan kepemimpinan yang berlandaskan syariat Islam.

Di dalam sebuah hadis  riwayat Imam Bukhari, bahwa Rasulullah saw. bersabda, “Imam (pemimpin) itu adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dia urus”. 

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. menegaskan bahwa pemimpin bertanggung jawab atas kesejahteraan umatnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin wajib memperhatikan dan mengatur urusan rakyat dengan aturan yang sesuai syariat Islam.

Ada pula dalil dari Al-Qur'an, Surah Al-Ma’idah Ayat 44, Allah Swt. mengancam, "Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir."

Dalam ayat ini,  Allah Swt. menegaskan pentingnya berhukum dengan syariat Islam dalam menjalankan politik. Sebabnya, meninggalkannya dapat membawa kepada ketidakadilan dan kerusakan dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, Islam memandang politik sebagai kewajiban (fardhu kifayah) bagi umat dan  bagi negara menjadi  fardu ain  dalam rangka menegakkan aturan Allah Swt. Memahami politik dengan benar adalah langkah awal bagi setiap muslim untuk ikut serta dalam menjaga dan memperhatikan urusan umat sesuai tuntunan syariat Islam secara kaffah. []Maman El-Hakiem