Sekolah Tanpa Gedung, Bukti Abainya Pemerintah

TanahRibathMedia.Com—Enam tahun sudah SMPN 60 Bandung berdiri. Namun, sejak didirikan, sekolah tersebut tak memiliki bangunan sekolah sendiri. Hingga kini sebagian siswanya harus belajar di luar kelas demi mengikuti kegiatan belajar mengajar (KBM). Selain lesehan dengan beralaskan terpal plastik berwarna biru di teras ruangan luar kelas, para siswa juga kerap belajar di bawah pohon rindang atau disingkat DPR.

Sejak tahun 2018, siswa SMPN 60 Bandung harus menumpang di bangunan SDN 192 Ciburuy, Kecamatan Regol, Kota Bandung. Hal itu dilakukan karena SMPN 60 Bandung belum memiliki bangunan.

Tak hanya ruangan kelas, ruang kepala sekolah, ruang guru dan tata usaha (TU) juga dijadikan satu. Selain gunakan fasilitas kelas, lapangan milik SDN 192 Ciburuy juga digunakan siswa SMPN 60 Bandung. Karena siswa ini masuknya di siang hari, tidak ada upacara bendera yang dilakukan seperti sekolah umumnya. (detik.com, 28/09/2024) 

Sangat miris sekali ketika sekolah tanpa gedung, padahal sangat jelas sekali gedung murapakan sarana utama dalam menunjang keberhasilan pendidikan. Apalagi pendidikan merupakan salah satu bidang yang penting untuk menentukan masa depan suatu bangsa. 

Tidak hanya itu saja pendidikan juga merupakan kebutuhan poko pada setiap individu rakyat, namun sangat disayangkan pengelolaan pendidikan di bawah sistem kapitalisme membuat negara tidak berpihak sepenuhnya pada rakyat. Semua itu terlihat jelas ketika sekolah tampak berdiri karena kebutuhan rakyat, namun negara tidak memfasilitasi semua ketersediaan yang dibutuhkan rakyat seperti halnya sarana dan prasarana dalam menunjang sebuah keberhasilan proses belajar mengajar. 

Dengan penerapan sistem kapitalisme liberal telah menghasilkan negara yang bermasalah secara ekonomi, sehingga mengakibatkan anggaran terhadap pendidikan minim, alhasil pembangunan infrastruktur sekolah menjadi terhambat bahkan terbengkalai, apalagi ditambah juga dengan buruknya sebuah birokrasi karena otonomi daerah. 

Sangat jelas ketika dalam sistem kapitalisme negara abai terhadap rakyat bahkan lepas tanggung jawab dalam urusan p3ndidikan rakyatnya, dikarenakan sebuah negara yang mengemban sistem kapitalisme jauh dari fungsi Raa'in yaitu pengurus. 

Bahkan urusan pendidikan saja cenderung diserahkan kepada pihak swasta. Sehingga perencaana pendidikan tidak matang dibuat, dengan demikian banyak persoalan yang lambat ditangani bahkan ada juga yang tidak tertangani, seperti halnya masih ada bangunan yang rusak bahkan tidak mempunyai bangunan, mereka terus saja menunggu respon pusat, namun masih saja tidak di selesaikan dengan baik. 

Bahkan yang lebih parah pada sistem ini telah melahirkan praktek pengelolaan angaran yang korup dikarenakan sistem ini jauh dari nilai-nilai agama atau sekulerisme. Sehingga alokasi dana pendidikan yang asalnya hanya sedikit, tidak bisa terserap dengan sempurna, tidak hanya itu tanggung jawab terhadap suatu penyelenggaraan pendidikanpun begitu lemah. 

Berbeda sekali dengan pengelolaan pendidikan di bawah naungan Islam, yakni Khilafah, dalam sistem Islam menjadikan pendidikan sebagai salah satu bidang strategis untuk membangun peradaban yang begitu maju serta mulia. Pendidikan juga termasuk kebutuhan pokok untuk rakyat yang wajib disediakan oleh negara dengan anggaran yang benar-benar bersifat mutlak. 

Sejatinya negara dalam Islam itu berperan sebagai Raa'in yaitu pengurus rakyat yang bertanggung jawab terhadap pengurusan rakyatnya. Sehingga negara menjamin semua kebutuhan pokok rakyatnya termasuk menjamin kebutuhan  pendidikan dengan kualitas terbaik. 

Negara juga wajib menyediakan sarana dan prasarana yang begitu memadai seperti halnya gedung-gedung sekolah, perpustakaan, buku-buku pelajaran, laboratorium, serta teknologi untuk menunjuang pembelajaran. Oleh karena itu semua jenjang baik itu SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi baik itu negeri maupun swasta harus memiliki fasilitas yang sama agar semua rakyat bisa menikmati fasilitas pendidikan yang berkualitas.