Penghentian Proyek Satelit HBS, Bukti Negara Kurang Perencanaan?

TanahRibathMedia.Com—Dilansir dari tirto.id (20-10-2023) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menghentikan proyek Hot Backup Satelite (HBS) senilai Rp.5,2 triliun. Hal itu disampaikan Menkominfo Budi Arie Setiadi di kantor Kominfo jum'at (20-10-2023). Keputusan itu dibuat setelah tim dari Satgas BAKTI Kominfo mengkaji secara teknis pengerjaan satelit HBS. Proyek satelit HBS dinilai tidak memungkinkan meskipun proyek telah berjalan 80%.

Satelit HBS sendiri diproyeksikan sebagai satelit cadangan satelit Satria-1 jika terjadi anomali pada peluncuran Satria-1, serta untuk menambah kecepatan internet. Pengadaan satelit HBS dikerjakan oleh Badan Layanan Umum (BLU) BAKTI dan didanai langsung Oleh BAKTI Kominfo. (tirto.id 20-10-2023)

Penghentian proyek HBS yang telah berjalan 80% ini cukup mengherankan, apalagi alasan yang disampaikan terkait komersial. Tentunya hal ini menimbulkan banyak tanda tanya, ditambah pembatalan tersebut bersamaan dengan rencana masuknya proyek jaringan lain ke Indonesia yaitu satelit Low Earth Orbit (LEO) Starlink milik Elon Musk dengan kekuatan modal lebih besar dan juga memiliki jangkauan layanan internet lebih luas sehingga dapat mengancam keberadaan provider lokal. Padahal satelit Satria-1 baru saja diluncurkan oleh pemerintah pada Juni 2023 kemarin, sebagai akselerasi penyediaan internet di kantor pemerintah seperti sekolah, Puskesmas, Rumah Sakit dan dilokasi tidak terjangkau jaringan fiber optik.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan meskipun ada satelit baru, satelit Satria-1 tetap menjadi kebutuhan untuk konektivitas pemerintah. Disamping itu, kecepatan internet di Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain dan belum merata di seluruh wilayah. Layanan internet Starlink juga digunakan untuk masyarakat khusus di area terpencil, terdepan dan terluar (3T). (cnnindonesia.com 14-9-2023)

 Kapitalisme Akar Masalah

Keputusan penghentian proyek HBS yang menghabiskan dana yang tidak sedikit,  memang sangat disayangkan. Apalagi ditengah kondisi masyarakat yang memprihatinkan. Hal ini membuktikan kurangnya perencanaan negara dan tidak dilakukannya pengkajian yang mendalam sebelum proyek dikerjakan, termasuk kebutuhan masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas.

Tentunya hal ini tidak terlepas dari buah kebijakan sistem kapitalisme sekuler yang menjadi asas kehidupan saat ini. Pandangan manusia yang terbatas karena tidak dibimbing wahyu yang Maha Pencipta melihat permasalahan hanya dari permukaan saja, tidak menyentuh akar permasalahan. Sistem kapitalisme hanya berorientasi pada bisnis yaitu untung dan rugi, sehingga tidak heran penghentian proyek terjadi meskipun telah berjalan 80%. Kapitalisme juga memudahkan proyek jaringan lain masuk ke Indonesia seperti Starlink, meskipun akan ada sejumlah persoalan yang muncul akibat satelit tersebut. Salah satunya akan mengancam provider lokal, selain itu juga berpotensi mengancam kedaulatan negeri. Namun anehnya, jajaran pejabat justru berbangga dengan kerjasama Starlink tersebut. Sistem yang hanya berorientasi pada keuntungan pihak tertentu bukan kebutuhan masyarakat, sudah dipastikan tidak akan memberi solusi termasuk dalam memperbaiki transformasi digital yang lebih baik.

Berbeda dengan sistem kapitalisme, Islam bahkan mewajibkan negara memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh termasuk ketersediaan jaringan internet yang terbaik. Sepanjang tidak ada hal-hal yang bertentangan dalam syariat, Islam memperbolehkan memanfaatkan apapun dalam hal perkembangan teknologi untuk kemajuan perkembangan di berbagai bidang.

Saat ini jaringan internet sudah menjadi kebutuhan, dengan adanya jaringan internet masyarakat dimudahkan keperluannya. Hanya saja ketersediaan jaringan internet ini berpotensi membawa dharar (bahaya) yaitu ancaman keamanan apabila negara tidak memiliki kedaulatan untuk mengaturnya. Oleh karena itu, negara sebagai periayah dan junnah akan secara optimal dalam menyediakan jaringan telekomunikasi internet. Negara sebagai periayah akan mengurus kebutuhan masyarakat sehingga ketersediaan jaringan internet diberikan dalam bentuk yang terbaik. Negara akan melakukan pengkajian dengan cermat pada setiap proyek yang direncanakan serta kelayakannya ditinjau dari berbagai aspek. Tentunya negara akan menjadikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat sebagai prioritas utama bukan bisnis.

Negara dibantu para ahli telekomunikasi dan jaringan untuk merancang proyek pembangunan ini agar satelit yang dibuat memiliki kualitas terbaik dengan teknologi tercanggih. Sehingga keberadaan satelit ini mampu menyediakan akses jaringan internet hingga ke daerah pelosok. Tidak akan ada perbedaan jaringan internet seperti kondisi sekarang. Tidak hanya itu, keberadaan satelit dipastikan tetap melindungi keamanan negara dan juga melindungi usaha masyarakatnya. Pasalnya, jika satelit tersebut diretas konsekuensinya bisa berbahaya. Karena itu, negara akan independen dalam mengendalikan proyek pembuatan satelit. Negara tidak akan membiarkan satelit asing mengintervensi wilayah Daulah. Dengan begitu tugas negara sebagai raa'in terlaksana dengan sempurna.

Rasulullah saw. bersabda, 

"Imam (Khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR Al-Bukhari)

 Wallahua'lam bishshawab